kantor jasa penilai publik ahdr & rekan

Beranda » Uncategorized » NJOP, PBB, BPHTB dan Kebijakan Pendaerahan PBB Pedesaan – Perkotaan & BPHTB

NJOP, PBB, BPHTB dan Kebijakan Pendaerahan PBB Pedesaan – Perkotaan & BPHTB

PERANAN PENILAI DALAM OPTIMALISASI KEBIJAKAN PENDAERAHAN PBB P2 & BPHTB

555252_10200354897932231_50691604_nKlik Gambar Untuk Memperbesar Tampilan

Kebijakan pendaerahan pajak berbasis properti (PBB – BPHTB) di Indonesia saat ini menghadapi dua tantangan besar, yaitu bagaimana mempertahankan potensi pendapatan pajak selama masih dipegang oleh Pusat (DJP) terkait dengan kurang siapnya SDM di daerah dan yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan potensi PAD pasca implementasi kebijakan Pendaerahan tersebut yang diharapkan dapat membawa dampak peningkatan kesejahteraan daerah (tujuan ideal kebijakan pendaerahan pajak). Selain itu pertanyaan besar yang timbul dari kebijakan ini adalah, siapa (dalam hal ini lembaga atau instansi di daerah) yang berhak dan memiliki kewenangan melakukan estimasi besarnya Nilai sebuah properti dengan tujuan penilaian untuk pengenaan pajak properti di daerah (NJOP)? Apakah saat ini Daerah sudah memiliki kemampuan yang cukup terutama personel yang memilki kemampuan yang memadai dalam bidang penilaian properti untuk melakukan estimasi NJOP yang mencerminkan potensi riil yang ada di pasar?

PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Menurut Undang-undang Nomer 28 Tahun 2009, dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu perkiraan nilai pasar wajar atas tanah dan atau bangunan.  Dalam penilaian properti, setiap petaknya memiliki nilai yang unik, berbeda satu dengan yang lainnya. Keunikan nilai tanah dan atau bangunan disebabkan karena antara lain oleh fungsinya, ukurannya, bentuknya, lokasinya, aksesibilitasnya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Sebagai pajak atas bumi dan atau bangunan maka pengelolaan PBB membutuhkan minimal kemampuan di bidang administrasi pertanahan, penilaian massal maupun individual, serta administrasi perpajakan. Sementara itu pajak properti yang lain adalah BPHTB yaitu pajak yang harus dibayar oleh mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Pengelolaan PBB diwujudkan dalam sistem dan prosedur (sisdur) yang meliputi (1) pendataan, (2) penilaian, (3) penetapan, (4) pembayaran, (5) penagihan, (6) keberatan, dan (7) pengurangan. Dalam  sisdur PBB, pendataan merupakan kunci penting karena memberi informasi tentang lokasi dan karakteristik objek, serta subjek PBB. Pendataan bersifat dinamis dan harus selalu dilakukan penyesuaian karena perubahan karakteristik objek dan subjek pajak yang antara lain berupa perubahan fungsi, kepemilikan, pemecahan, warisan, hibah dan lain sebagainya.

Belum siapnya Kabupaten/Kota dalam menghadapi kebijakan pendaerahan PBB terutama di bidang sumber daya manusianya, maka keberadaan Penilai Publik berijin memiliki peranan yang sangat besar dalam mendukung keberhasilan kebijakan pendaerahan pajak properti di Indonesia. Penilai Publik berijin merupakan agen yang paling siap secara secara kompetensi penilaian properti untuk menentukan nilai obyek pajak yang harus dinilai secara massal maupun secara individual sesuai dengan UU yang berlaku. Akan tetapi dengan jumlah Penilai Publik yang terbatas, yaitu sebanyak 317 orang saja (data PPAJP sampai dengan April 2011) dan distribusi Penilai Publik yang terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa akan menimbulkan pertanyaan, mampukah Penilai Publik memberikan pelayanan Jasa kepada seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia?

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: